SKANDAL MAFIA MINYAK JAMBI: WAWAN DAN EKO DISEBUT KEBAL HUKUM, ADA “BEMPER” AKBP DAN PAPAN MEREK “ASPAL” DI BALIK LAYAR?
Batang Hari_Jambi — Praktik illegal drilling di Dusun Alamanteras, Desa Bungku, Kabupaten Batanghari, kini bukan lagi sekadar rahasia umum, melainkan tamparan keras bagi penegak hukum di Provinsi Jambi. Nama Wawan dan Eko mencuat sebagai aktor intelektual di balik jarahan kekayaan alam ini, yang dengan berani mengoordinasikan distribusi BBM ilegal hingga ke perbatasan Sumatera Selatan. Dengan volume pengiriman mencapai 10 unit kendaraan setiap harinya, aktivitas ini seolah menjadi mesin uang raksasa yang beroperasi tanpa rasa takut, seakan menantang langsung wibawa hukum di tanah Jambi.
Untuk memuluskan aksinya, terduga pelaku yakni Eko disinyalir melakukan manuver licik dengan memasang papan merek perusahaan di berbagai titik lahan sumur ilegal miliknya. Papan-papan tersebut mencolok dengan mencatut logo Kementerian ESDM, SKK Migas, hingga Pertamina, seolah-olah aktivitas mereka telah memiliki legalitas resmi di bawah naungan UMKM. Namun, fakta di lapangan justru berbanding terbalik; hingga saat ini pihak Pertamina maupun otoritas terkait tidak pernah memberikan keterangan resmi atau konfirmasi validitas operasional tersebut kepada awak media. Pemasangan papan merek ini diduga kuat hanyalah kedok atau strategi “melegalkan yang ilegal” guna mengelabui pengawasan masyarakat dan aparat.
Kenyataan pahit lainnya adalah setiap upaya penindakan yang dirancang aparat penegak hukum kerap kali berakhir dengan kegagalan yang mencurigakan akibat kebocoran informasi di lapangan. Hal ini memperkuat kecurigaan publik bahwa para pelaku tidak bekerja sendirian, melainkan berada dalam lindungan “tangan sakti” oknum aparat berpangkat AKBP di jajaran Polda Jambi. Keberadaan bekingan perwira menengah ini ditengarai menjadi alasan mengapa Wawan dan Eko begitu percaya diri tampil di publik dan seolah tak tersentuh hukum, menciptakan persepsi buruk bahwa hukum di wilayah tersebut telah dibajak oleh kepentingan pribadi dan pundi-pundi minyak ilegal.
Masyarakat kini mendesak Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto untuk segera turun tangan memutus rantai mafia yang merusak lingkungan dan merugikan negara ini secara masif. Penegakan hukum tidak boleh lagi hanya sekadar menyentuh operator kecil, sementara para aktor utama yang bersembunyi di balik papan merek “aspal” dan pelindung berseragam tetap melenggang bebas. Jika benar ada oknum AKBP yang menjadi “bemper” bagi sindikat ini, maka tindakan tegas berupa pencopotan dan proses pidana adalah harga mati untuk mengembalikan kehormatan institusi Polri. Rakyat Jambi kini menunggu bukti nyata: apakah hukum akan tegak seadil-adilnya, atau justru kalah di bawah kendali mafia dan oknum pengkhianat negara.
Keyword: #MafiaMinyakJambi #IllegalDrilling #OknumPolri #PoldaJambi #WawanEkoJambi #PresidenPrabowo #KeadilanUntukJambi #Pertamina #BatanghariViral
